BERITA KBB- Pemberitaan terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih menjadi topik yang disorot olehpublik.
Baru-baru ini, perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia atau Komnas HAM meminta TNI dan Polri untuk sungguh-sungguh menghormati prinsip-prinsip HAM dalam melakukan operasi penegakan hukum terhadap KKB.
Meski KKB telah resmi dilabeli sebagai teroris, Komnas HAM memperingatkan jangan sampai operasi tersebut justru memicu masalah-masalah baru, yang berkaitan dengan HAM itu sendiri.
Baca Juga: Jadi Trending Topic di Twitter Usai Disebut Jokowi, Inilah Seluk Beluk Bipang Ambawang
“Jangan sampai operasi-operasi ini justru nantinya menimbulkan problem-problem HAM yang baru di tengah masyarakat. Kami minta kedepankan pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan operasi," kata Frits Ramandei, seperti dikutip BeritaKBB.pikiran-rakyat.com dari Antara.
Sebelumnya, diakui oleh Frits, dirinya telah melakukan kunjungan kerja ke Timika bersama sejumlah tokoh Papua
Adapun tokoh-tokoh tersebut di antaranya Sekda Papua, Dance Yulian Flassy; Rektor Universitas Cendrawasih, Dr Apolo Safanpo; Ketua MUI Papua, Ustaz Islami Al Payage.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Minggu, 9 Mei 2021: Capricorn, Aquarius dan Pisces
Bukan hanya tokoh Papua, rupanya Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Prabowo juga hadir di sana.
Dalam kesempatan itu, para tokoh Papua menceritakan apa yang dikhawatirkan atas operasi terhadap KKB yang telah dicap sebagai teroris itu.
Mereka meminta TNI dan Polri agar membangun komunikasi lebih intensif demi terciptanya suasana yang damai.
Baca Juga: Bawa Surat Dinas, Penyiar Radio Ini Diturunkan di GT Pasteur oleh Petugas
“Kami minta kepada panglima TNI dan kepala Polri agar menata kembali pola komunikasi di antara satuan-satuan yang ditugaskan pascapenetapan kelompok ini menjadi kelompok teroris. Di antara satuan yang ada, baik itu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, harus ada pola komunikasi yang terbangun agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam kegiatan operasi mereka,” ucapnya melanjutkan.
Tokoh Papua itu juga menyarankan agar TNI dan Polri tak menerjunkan langsung anak buahnya ke daerah-daerah yang sedang berkonflik, seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Nduga apabila tidak dibekali dengan pengetahuan akan kultur dan pola kebudayaan masyarakat setempat.
“Sehingga jangan sampai begitu melihat masyarakat Papua memegang panah dan membawa parang lalu dilihat sebagai ancaman langsung kemudian melakukan tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” katanya.
Baca Juga: Sinopsis Hercai, Minggu 9 Mei 2021, Pembunuh Hazar Terungkap, Apa yang Akan Dilakukan Reyyan?
Frits meyakini bahwa, bila operasi yang dilakukan menjunjung tinggi penegakan hukum dan tidak menyasar orang lain yang tak ada sangkut pautnya dengan KKB, maka akan berjalan lancar.
Dia juga menegaskan, hingga saat ini, Komnas HAM Papua masih terus melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator aparat dengan sejumlah kelompok yang diketahui berseberangan di Papua .
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam. Kami berterima kasih karena panglima TNI dan kepala Kepolisian Indonesia menyanggupi berbagai usul, saran, dan masukan yang disampaikan tokoh-tokoh Papua,” ucapnya.***