Presiden Joko Widodo Tegaskan Tidak Ada Penundaan Pemilu, Perpanjangan Jabatan dan Jabatan 3 Periode

BERITA KBB - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode.

Pemilu 2024, menurut Presiden Joko Widodo tetap digelar tanggal 14 Februari 2024, sehingga jangan ada lagi spekulasi terkait penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode.

Penegasan ketiga hal tersebut disampaikan Prediden Joko Widodo saat memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya, Minggu 10 April 2022.

Baca Juga: Transformasi Lucinta Luna Mirip Lisa Blackpink: Buat Orang yang DM Gua, Kemaren Kemana Aja!

Arahan Presiden Joko Widodo disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.

Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Rapat itu dihadiri Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Baca Juga: Gagal Pertahankan Keunggulan, Timnas Futsal Indonesia Kalah dari Thailand lewat Adu Penalti

Selain itu, hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” katanya. 

“Hal ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," katanya. 

Baca Juga: Profil dan Biodata Arsyan, Salah Satu Peserta Top 4 MasterChef Indonesia Season 9

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan arahan terkait regulasi Pemilu, seleksi penjabat kepala daerah, hingga anggaran.

Presiden mewanti-wanti jangan sampai ada politik SARA di Pemilu 2024.

Presiden Jokowi menyebut memang wajar menjelang pesta demokrasi, kontestasi politik menghangat.

Baca Juga: Tersangka Kasus Indra Kenz Terkait Binomo Menjadi Tujuh Orang, Bareskrim Polri Tetapkan Tiga Tersangka Baru

"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," tambah Presiden.

Presiden pun meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan.***