Network
Bukan hanya tokoh Papua, rupanya Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Prabowo juga hadir di sana.
Dalam kesempatan itu, para tokoh Papua menceritakan apa yang dikhawatirkan atas operasi terhadap KKB yang telah dicap sebagai teroris itu.
Mereka meminta TNI dan Polri agar membangun komunikasi lebih intensif demi terciptanya suasana yang damai.
Baca Juga: Bawa Surat Dinas, Penyiar Radio Ini Diturunkan di GT Pasteur oleh Petugas
“Kami minta kepada panglima TNI dan kepala Polri agar menata kembali pola komunikasi di antara satuan-satuan yang ditugaskan pascapenetapan kelompok ini menjadi kelompok teroris. Di antara satuan yang ada, baik itu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, harus ada pola komunikasi yang terbangun agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam kegiatan operasi mereka,” ucapnya melanjutkan.
Tokoh Papua itu juga menyarankan agar TNI dan Polri tak menerjunkan langsung anak buahnya ke daerah-daerah yang sedang berkonflik, seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Nduga apabila tidak dibekali dengan pengetahuan akan kultur dan pola kebudayaan masyarakat setempat.
“Sehingga jangan sampai begitu melihat masyarakat Papua memegang panah dan membawa parang lalu dilihat sebagai ancaman langsung kemudian melakukan tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” katanya.
Baca Juga: Sinopsis Hercai, Minggu 9 Mei 2021, Pembunuh Hazar Terungkap, Apa yang Akan Dilakukan Reyyan?
Frits meyakini bahwa, bila operasi yang dilakukan menjunjung tinggi penegakan hukum dan tidak menyasar orang lain yang tak ada sangkut pautnya dengan KKB, maka akan berjalan lancar.
Dia juga menegaskan, hingga saat ini, Komnas HAM Papua masih terus melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator aparat dengan sejumlah kelompok yang diketahui berseberangan di Papua .
