BERITA KBB – China telah menegaskan kembali dukungannya kepada Iran terhadap isu nuklir, dan mendesak agar pihak lain untuk dapat tetap berkomitmen kepada dialog dan negosiasi yang ada.
China sendiri cukup menghargai fleksibilitas dan ketulusan Iran. China mendukung penuh Iran dalam menjaga hak dan kepentingannya dengan sah. Ujar Menteri Luar Negeri China Qin Gang kepada Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian.
Dalam pembicaraan melalui sambungan telepon, pada Kamis malam (19/1), keduanya menyampaikan pernyataan Kemlu China, Qin mengatakan bahwa China akan terus memainkan perannya dengan caranya sendiri.
"China selalu memandang hubungan China-Iran dari perspektif strategis dan jangka panjang, memajukan rencana kerja sama komprehensif kedua negara untuk mendorong kemajuan yang solid dalam kemitraan strategis komprehensif China-Iran," ujar Menteri Luar Negeri China Qin Gang.
Qin pun menyampaikan dukungan China terhadap Iran, dalam menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial kedua negara tersebut.
"China siap bekerja sama dengan Iran, untuk menegakkan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, seperti prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menjaga kepentingan bersama negara-negara berkembang, dan menjaga kewajaran dan keadilan internasional," tutur Qin.
Amir Abdollahian mengatakan bahwa Teheran akan terus bekerja sama dengan Beijing untuk dapat saling mendukung satu sama lain dalam isu kepentingan utama dan integritas teritorial serta kedaulatan masing-masing negara.
“Iran mendukung China dalam memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, dan bersedia memperkuat kerja sama di bawah kerangka kerja ini,” ujar dia.
Selanjutnya Amir-Abdollahian memberi pengarahan pada Qin tentang kemajuan terbarunya dalam pembicaraan tentang pengaktifan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Dilain sisi, Amerika Serikat serta sekutu Barat berpendapat pembicaraan nuklir ini terhenti karena Iran membuat tuntutan yang tidak ada hubungannya dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yakni kesepakatan tentang adanya aktivitas nuklir Iran yang dibentuk pada 2015 lalu kemudian dibatalkan pada tahun 2018 oleh presiden AS saat itu yaitu Donald Trump.***