Menkes Budi Gunadi Minta Maaf atas Salah Paham Penilaian DKI Jakarta, Said Didu: Begini Contoh Pemimpin, Salut

- 28 Mei 2021, 17:27 WIB
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu salut dengan sikap Menkes Budi Gunadi Sadikin yang meminta maaf atas berita soal penilain DKI Jakarta.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu salut dengan sikap Menkes Budi Gunadi Sadikin yang meminta maaf atas berita soal penilain DKI Jakarta. /Facebook/Muhammad Said Didu

 

BERITA KBB- Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Muhammad Said Didu, menyampaikan rasa kagumnya kepada Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, yang minta maaf atas kesalahpahaman soal penilaian terhadap DKI Jakarta dalam menangani Covid-19. 

Tanggapan Said Didu disampaikan olehnya melalui cuitan di akun Twitter pada Jumat, 28 Mei 2021. 

Menurut Said Didu, sikap Menkes Budi Gunadi yang minta maaf atas kesimpang siuran berita soal DKI Jakarta yang mendapat nilai E dalam penanganan Covid-19 merupakan contoh seorang pemimpin. 

Baca Juga: Plt Bupati Bandung Barat Memulai Perbaikan Jalan dari Selacau-Gununghalu, Warga: Semoga Lancar dan Berkah

Dia pun kemudian mengatakan takjub dengan sikap Menkes tersebut. 

"Begini contoh pemimpin kalau salah mengku salah dan minta maaf. Salut buat Pak Menkes @BudiGSadikin," tuturnya, seperti dikutip BeritaKBB.pikiran-rakyat.com dari akun @msaid_didu. 

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta maaf kepada publik atas pemberitaan soal DKI Jakarta yang mendapatkan nilai E dalam penanganan Covid-19. Dengan kata lain, DKI Jakarta disebut sebagai provinsi terburuk. 
 
 
"Saya minta maaf atas kesimpangsiuran berita. Indikator ini tidak menjadi penilaian kinerja kota/kabupaten, provinsi. Apalagi tenaga kesehatannya sudah paling baik yang mereka lakukan," kata Menkes dalam keterangannya. 
 
Apalagi, katanya, DKI Jakarta sudah unggul dalam hal vaksinasi lansia dan menerapakan tahapan tracing (pelacakan), treatment(penanganan), dan persiapan rumah sakit. 
 
Menkes Budi kemudian menjelaskan bahwa penilaian tersebut merupakan indikator risiko berdasarkan analisa internal Kementerian Kesehatan, yang digunakan untuk melihat laju penularan Covid-19 dan respons pemerintah provinsi. 
 
Sementara itu, disebutkan pula bahwa penilaian tersebut berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. 
 
"Saya baru diskusikan empat pekan lalu. Apakah ini cocok atau tidak. Kita sedang simulasi di kota/kabupaten. Indikator ini bukan penilaian kinerja dari daerah, itu indikator risiko yang digunakan Kemenkes secara internal untuk melihat laju pandemi dan untuk melihat kapasitas respons masing-masing sehingga kita bisa lihat konversi dan bantuan," tuturnya.***

Editor: Asep Budiman

Sumber: Twitter @msaid_didu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah