Network
BERITA KBB- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD,pastikan pemerintah tak akan melarang adanya pembentukan organisasi baru di masyaratk. Hal ini pun, kata Mahfudm berlaku dengan pendirian pendirian Front Persatuan Islam (FPI) asalkan tidak melanggar hukum.
"Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh. Pemerintah tidak akan melakukan langkah khusus. Wong tiap hari juga berdiri organisasi," kata Mahfud ,dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat 1 Januari 2021 sepert yang dilansir ANTARA.
Menurut dia, pendirian Front Persatuan Islam tidak ada bedanya dengan organisasi massa pada pemerintahan masa lalu. Sepertinya halnya pembubaran organisasi Masyumi.
Baca Juga: Bareksrim Ringkus Pelaku Parodi Indonesia Raya, Ternyata Pelajar SMP, Ini Kronologi Penangkapannya
Baca Juga: Viral Prediksi Nostradamus Soal Kemunculan Zombie di Tahun 2021, Mitos atau Fakta?
"Dulu Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya, juga tidak apa-apa. PSI yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas dan tokoh-tokohnya sampai sekarang," kata Mahfud.
Kemudian, PNI berfusi melahirkan PDI dan melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya. "Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri," papar Mahfud.
Ia menegaskan, secara hukum dan konstitusi, tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Sabtu 2 Januari, Sadar dari Koma, Al Semakin Cinta Andin, Al Siapkan Kejutan
