Network
BERITA KBB – Koalisi Aksi Meneyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan Gatot Nurmantyo dinilai oposisi oleh sejumlah pihak.
Hal itu disebabkan sejumlah tuntutan KAMI yang mendesak pemerintah agar menegakkan aturan sesuai dengan UUD 1945 terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini.
Total tuntutan yang diberikan oleh KAMI yaitu sebanyak 8 poin, di antaranya penanganan Covid-19 hingga soal Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Kiprah Edy Kusmawan Melengkapi Pengabdian Sang Perwira bagi Olahraga di Jawa Barat
Terkait dengan tudingan oposisi tersebut, Gatot menegaskan, KAMI hanya melakukan gerakan moral, bukan politik.
Pernyataannya itu disampaikan pula dalam akun Youtube Karni Ilyas Club pada Jumat, 16 Oktober 2020 seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam artikel KAMI Dituding Jadi Oposisi Pemerintah, Gatot Nurmantyo: Tergantung Orang Memandang Kami.
"Oposisi atau tidak tergantung orang memandang kami. Kami menyampaikan pendapat ini baik secara tertulis maupun suara kami berikan kepada pemerintah kemudian kami minta solusi-solusi yang harus dilakukan. Jadi kami ini adalah gerakan moral, kami tidak akan memposisikan sebagai oposisi, kantor publik lah. Menyampaikan apa-apa yang terasa di masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Sinopsis dan LINK live streaming Jodha Akbar, Sabtu 17 Oktober 2020, Eps 30, Raja Bharmal bingung..
Menurutnya, KAMI sebenarnya memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai sesuai Pancasila dan UUD 1945.
"Orang mengatakan politik, politik yang diperjuangkan adalah kekuasaan, yang kami perjuangkan adalah nilai," tambahnya.
Berdasarkan keterangan Gatot Nurmantyo, ia bersama para tokoh KAMI lainnya telah berusaha untuk bertemu dengan pihak pemerintah dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Baca Juga: Usai Sebut UU Cipta Kerja Mulia, Gatot Nurmantyo Kini Bilang Awalnya tak Niat Deklarasikan KAMI
"Dalam menyampaikan ini KAMI juga membuat surat kepada DPR, MPR, DPD dan Presiden untuk bisa bertemu untuk menyampaikan ini, sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali," jelasnya.
Menengok ke belakang, jabatan Panglima TNI yang didapat oleh Gatot Nurmantyo digantikan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.
Pencopotan jabatan sebelum masa pensiunnya tersebut kembali menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat yang mengira ada kaitannya dengan film Gerakan 30 September.
Baca Juga: Sentilan Rizal Ramli kepada Gatot Nurmantyo soal Omnibus Law, Rizal : Lha kok sudah jadi Jubir?
Sebelumnya ia memberikan perintah kepada jajaran TNI agar wajib nonton bersama film tersebut.
Ternyata, adapula seorang sahabat Gatot Nurmantyo yang mengingatkan bahwa jabatannya akan segera dicopot jika perintah menonton film G30S/PKI tetap diberikan.
"Itu benar, jadi saya tidak bisa menyebutkan teman saya karena dia adalah sahabat saya dan yang dia sampaikan bukan mengancam tetapi berdasarkan pengetahuannya karena dia termasuk petinggi di orang lama lah di PDI Perjuangan, dia menyampaikan 'mas kalau ini ditonton terus bisa dicopot loh, saya gak bisa jamin'," ujarnya.
Baca Juga: Begini Kerugian jika Liga 1 Bergulir Januari 2020 dengan Format Dua Wilayah
Tiga bulan setelah adanya peringatan itu, Gatot Nurmantyo benar-benar dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI sebelum habis masa pensiun.
"Saya diganti bulan Desember sedangkan saya menyampaikan ini kan sebelum 30 September, waktunya saya lupa jadi di antara itu sekitar hampir tiga bulan lah kurang lebih," tambahnya.*** (Farida Al-Qodariah/Pikiran-rakyat.com)
